NasDem Berpeluang menjadi Pemimpin Kelompok Oposisi

jpnn.com, JAKARTA - NasDem bisa saja mengambil peran semioposan atau oposisi proporsional, jika belum benar-benar siap menjadi partai penentang pemerintah.

Menurut pemerhati politik dan kenegaraan Said Salahudin, jika Nasdem mengambil peran sebagai oposisi proporsional, maka tidak perlu menarik kadernya dari kabinet. Tiga menteri asal Nasdem bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.

"Nasdem juga dapat secara bebas mengkritisi berbagai kebijakan dan program pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau tidak sesuai dengan visi dan misi presiden," ujar Said di Jakarta, Sabtu (2/11)

Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini, kebijakan yang dikritisi Nasdem nantinya tentu tidak termasuk bidang kementerian yang dipimpin kader Nasdem. Artinya, untuk urusan seputar komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kehutanan dan pertanian, Nasdem harus injak rem.

"Menjadi lucu dan tidak fair kalau kebijakan pemerintah di bidang-bidang tersebut termasuk yang dikritisi oleh Partai Nasdem. Kalau menteri dari Nasdem itu dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, Nasdem semestinya mengusulkan kepada presiden mencopot mereka dari kabinet, tidak cukup hanya dikritik saja," ucapnya.

Tetapi kalau ada menteri lain yang membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, kata Said, Nasdem boleh saja mengkritisinya di parlemen atau di luar parlemen dengan alasan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi presiden.

"Itulah kira-kira konsep dari oposisi proporsional. Parpol tidak harus selalu mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah benar, sudah sepantasnya mereka dukung. Kalau tidak sesuai dengan visi dan misi presiden, apalagi tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tentu harus dikritisi," kata Said.

Tetapi jika kebijakan yang tidak benar itu justru diambil oleh menteri yang berasal dari parpol bersangkutan, maka tidak cukup hanya dikritisi. Parpol harus berani mengusulkan kepada presiden untuk memecat atau mengganti mereka.