NasDem: Jangan Hanya Menteri Lewati Screening KPK

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Patrice Rio Capella, meminta penyaringan pejabat negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tidak boleh hanya dilakukan untuk kalangan menteri, tapi juga harus pejabat setingkat menteri, termasuk calon Jaksa Agung dan Kapolri.

Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal DPP NasDem itu menanggapi perlu tidaknya kandidat Jaksa Agung dan Kapolri dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dipilih setelah melewati proses screening dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK.

"Ya setuju dong (disaring KPK). Kalau NasDem bukan hanya menteri, semua penyelenggara negara setingkat menteri harus di-clearence oleh KPK dan PPATK. Bukan cuma itu, Dirjen, dan direksi BUMN yang akan ditunjuk juga melakukan hal sama," kata Patrice di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/10).

Patrice menilai langkah Presiden Jokowi melibatkan KPK dan PPATK harus dijadikan contoh, kalau orang-orang yang ingin menjadi bupati, wali kota dan gubernur juga dipastikan track recordnya oleh KPK dan PPATK.

"Manfaatnya jangan ada lagi wali kota, bupati dan gubernur yang sudah dilantik dipinjam dari penjara. Atau maju bupati wali kota dalam status sebagai tersangka. Jangan berhenti hanya sebatas pada menteri," tegasnya.

Jika pemerintah memang punya komintmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi, maka Patrice menyarankan cara yang sudah dilakukan dalam penyaringan menteri juga harus dilakukan menyeluruh sampai ke institusi dan lembaga negara lain. Sehingga semua lembaga bisa berjalan baik.(fat/jpnn)