Nasdem: Kami Berharap Jangan Sampai Buntu
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mempersoalkan mekanisme pengambilan keputusan lima isu krusial di dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dari Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan jangan sampai keputusan yang diambil itu hanya untuk kepentingan partai politik dan kelompok saja.
“Ada dua siap dari Nasdem. Siap yang pertama tanpa batas waktu, (termasuk) dengan lobi pun kami siap,” kata Johnny dalam rapat Pansus RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
Johnny melanjutkan siap yang kedua adalah pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) jika keputusan lima isu krusial itu tidak bisa dihasilkan baik di rapat Pansus maupun paripurna DPR.
"Siap yang kedua, kami berharap jangan sampai buntu. Kami siap juga jika pemerintah mengeluarkan kebijakan apa pun termasuk Perppu,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR sepakat menempuh mekanisme lobi untuk menentukan pengambilan keputusan lima isu krusial.
Menurut anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PAN Viva Yoga, partainya memilih untuk melakukan lobi antarfraksi dan elite partai.
“Pandangan PAN sepakat melakukan lobi dalam rangka menemukan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, bisa dilakukan voting,” tegas Viva Yoga saat rapat Pansus itu.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mempersoalkan mekanisme pengambilan keputusan lima isu krusial di
- Interupsi Rapat, Legislator NasDem Bertanya ke Raja Juli Soal Isu Ini
- Anggota DPR Dorong Penciptaan Teknologi Blockchain Guna Dukung Industri Kripto
- Ketua KWI dan Ketua PGI Hadiri Perayaan Natal Bersama di Lingkungan Parlemen RI
- Rapat di DPR, Menteri Trenggono Tak Ungkap Penanggung Jawab Pemasang Pagar Laut
- Di Depan Komisi IV, Menteri KP Bilang Begini soal Pagar Laut
- DPR Bakal Revisi UU Minerba, Ahmad Doli Sebut Itu Komitmen Pemerintah untuk Rakyat