JPNN.com 
NasDem Nilai Rencana Heru Pajaki Pengendara Merugikan Masyarakat, Tiru saja Anies
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP).
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana tersebut justru dianggap merugikan masyarakat.
Padahal, infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan kepentingan masyarakat.
"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara seharusnya diperuntukkan untuk rakyat. Gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," ucap Okky, Rabu (11/1).
Anggota DPR dua periode itu menyebutkan jalan berbayar akan berdampak kepada masyarakat yang setiap harinya melewati 25 jalan tersebut.
“Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," tuturnya.
Menurut dia, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi.
Okky lalu meminta Heru untuk melanjutkan program mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengintegrasikan transportasi umum.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana itu justru dianggap merugikan masyarakat.
- Komisi B DPRD DKI Tegaskan Subsidi Air Hanya untuk Masyarakat Kecil
- Lewat Program RBN, NasDem Ajak Pemuda Mengenalkan Sistem Politik di Indonesia
- Reses DPRD DKI, Alia Noorayu Laksono Serap Aspirasi Masyarakat Jakarta Timur.
- Pidato di Acara Wantim NasDem, Paloh Singgung Penguatan Kewaspadaan Politik
- Ananda Tohpati: Efisiensi Perlu, Tetapi Jangan Ganggu Program Masyarakat
- PAM Jaya Perluas Bantuan Tandon Air untuk Wilayah yang Membutuhkan
