NasDem Nilai Rencana Heru Pajaki Pengendara Merugikan Masyarakat, Tiru saja Anies

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP).
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana tersebut justru dianggap merugikan masyarakat.
Padahal, infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan kepentingan masyarakat.
"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara seharusnya diperuntukkan untuk rakyat. Gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," ucap Okky, Rabu (11/1).
Anggota DPR dua periode itu menyebutkan jalan berbayar akan berdampak kepada masyarakat yang setiap harinya melewati 25 jalan tersebut.
“Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," tuturnya.
Menurut dia, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi.
Okky lalu meminta Heru untuk melanjutkan program mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengintegrasikan transportasi umum.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana itu justru dianggap merugikan masyarakat.
- B2W Kritik Acara Gowes Bareng Pramono Anung, Singgung soal Rute Berbahaya
- Begal Beraksi Lagi di Ibu Kota Jakarta
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta Usut Sampai ke Petinggi MA
- Demokrat: 5 Pansus Baru Penting untuk Atasi Masalah Krusial Jakarta
- Warga Kampung Bayam Belum Bisa Tempati Rusun KSB, Dirut Jakpro Ungkap Alasannya
- Warga Kampung Bayam Belum Bisa Tempati Rusun KSB, Sebut Ada Permainan Jakpro