NasDem Pasrahkan Nasib Jaksa Agung ke Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari mempastikan partainya siap menerima apapun keputusan Presiden Joko Widodo soal kabinet. Termasuk jika keputusan itu adalah mencopot anggota kabinet yang berasal dari NasDem.
"Kalau soal kursi NasDem di pemerintahan sepenuhnya kewenangan presiden, kita dari awal memang serahkan sepenuhnya itu kepada presiden, kita tidak akan otak-atik," ujar Taufik kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10).
Hal itu disampaikannya menanggapi kencangnya rumor mengenai pencopotan Jaksa Agung HM Prasetyo. Selain kinerja buruk, citra Prasetyo baru-baru ini juga tercoreng oleh kasus suap terkait penanganan perkara di kejaksaan yang dibongkar KPK.
Menurut Taufik, NasDem pasrah jika kasus tersebut membuat Prasetyo terlihat buruk di mata presiden. Namun dia berharap semua pihak bisa berpandangan objektif dan menilai berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada.
"Kelanjutan proses hukum kan semua tergantung penyidik KPK. Kalau bicara hukum maka bicara fakta dan data, kalau misal faktanya tidak terkait NasDem, kenapa harus dikait-kaitkan," ujarnya.
Lebih lanjut Taufik meyakini Prasetyo sama sekali tak terlibat dalam perkara yang telah menjerat bekas Sekjen NasDem Patrice Rio Capella itu. Menurutnya, tidak ada bukti yang mengindikasikan keterlibatan kader NasDem itu.
"Kalau mengenai keterlibatan saya pikir dari fakta yang saat ini muncul itu jauh. Tidak ada melibatkan pihak-pihak lain selain yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka," pungkasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari mempastikan partainya siap menerima apapun keputusan Presiden Joko Widodo soal kabinet. Termasuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan