NasDem Pertimbangkan Memperpanjang Masa Kerja Pansus KPK
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, sampai saat ini fraksinya belum memutuskan untuk memperpanjang atau tidak masa kerja Pansus Hak Angket KPK.
Dia mengatakan, belum menerima laporan dari anggota Fraksi Nasdem yang ada di Pansus soal sejauh mana perkembangan kerja penyelidikan yang sudah dilakukan.
"Saya akan melihat dulu laporan-laporan dari anggota Fraksi Partai Nasdem di Pansus. Yang jelas sampai saat ini dari Fraksi Partai Nasdem belum memutuskan untuk memperpanjang masa kerja Pansus," kata Syarif, Jumat (15/9).
Legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat itu mengatakan, setelah mendapat laporan akan mempertimbangkan relevansinya memperpanjang atau tidak masa kerja Pansus tersebut.
"Kalau memang masih ada hal krusial yang dibahas dalam rangka pembenahan KPK tidak masalah. Kalau memang tidak, nanti bisa saja tidak diperpanjang karena sudah ada batas waktunya," paparnya.
Menurut dia, bisa saja hal-hal yang tidak terlalu krusial tapi membutuhkan pembahasan, diserahkan ke komisi terkait nantinya.
"Jadi kami akan lihat relevansinya untuk perpajangan. Intinya kami berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk memperbaiki KPK," paparnya.
Karena itu, Fraksi Partai Nasdem akan mengambil keputusan setelah mendapatkan laporan dari anggota di Pansus Hak Angket KPK. Masa kerja Pansus Hak Angket KPK akan berakhir 28 September 2017. (boy/jpnn)
NasDem menilai perpanjangan masa kerja Pansus KPK sah-sah saja dilakukan, selama alasannya tepat
Redaktur & Reporter : Boy
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian