NasDem-PKS Capai Kesepakatan, Ini Isinya

NasDem-PKS Capai Kesepakatan, Ini Isinya
Ketua Umum NasDem Surya Paloh berpelukan dengan Presiden PKS M Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10). Foto: Antara Foto/Puspa Perwitasari

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR Saan Mustopa tidak sepakat tudingan yang menyebut pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman sebagai upaya partainya mencari posisi tawar baru di kabinet dan DPR. Menurut Saan, makna pertemuan itu tidak seperti yang dipersepsikan para pengamat.

"Kami lebih kepada silaturahmi kebangsaan, di mana kami pengin mencari titik temu antara PKS yang posisi di luar pemerintahan dan NasDem di dalam pemerintahan. Titik-titik temu itulah kami dapatkan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

Ia menjelaskan, titik temu itu antara lain terkait sikap soal Pancasila dan NKRI. "Kami semua dan PKS semua itu sudah sesuatu yang final, tidak bisa diutak-atik," ungkapnya.

Menurut Saan, sebagai turunan dari titik temu itu, PKS dan Partai NasDem tidak memberikan ruang dan tempat bagi kelompok-kelompok yang intoleran, radikalisme dan terorisme. "Itu satu hal yang jadi kesepakatan antara NasDem dan PKS," tegasnya.

Menurut Saan, kesepakatan ini penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar lebih tenang. Hal itu mengingat selama ini publik selalu dihantui dengan kelompok intoleran ,radikal, dan terorisme. "Dengan adanya kesepakatan PKS dan NasDem publik bisa menjadi lebih tenang bahwa kami punya komitmen," ujarnya.

Menurut Saan, NasDem juga pengin memastikan PKS tidak memberikan ruang dan tempat kepada kelompok-kelompok seperti itu.

Selain itu, ujar Saan, PKS dan NasDem juga berbicara tentang pembangunan demokrasi. Menurutnya, semua sepakat bahwa Indonesia membutuhkan pembangunan demokrasi yang sehat, berkualitas. Karena itu, lanjut Saan, dalam demokrasi yang berkualitas tersebut, perlu check and balance.

NasDem, kata dia, mengapresiasi PKS yang konsisten berada di luar pemerintahan. Menurutnya, wajar kalau PKS yang menempatkan posisi di luar mengkritik dan mengawasi pemerintah.

Kesepakatan antara NasDem dan PKS tidak memberikan ruang dan tempat bagi kelompok intoleran, radikalisme dan terorisme.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News