Nasdem Tetap Inginkan PT Tujuh Persen
“Dengan sistem terbuka ini, rakyat benar-benar mengenal calon legislatif yang akan mereka pilih. Rakyat lebih mengenal track record, tidak seperti membeli kucing dalam karung," jelasnya.
Abdullah mengungkapkan partainya juga menginginkan perhitungan suara di tingkat TPS dan langsung direkap di KPU kabupaten/kota.
Menurut dia, ini sebagai upaya mencegah dan memperkecil kecurangan dalam perhitungan suara yang diduga terjadi di tingkat desa dan kecamatan.
"Jadi kami inginkan, dari TPS langsung ke KPU kabupaten/kota. Ini juga akan memangkas rentang kendali, efisien waktu dan biaya serta mencegah terjadinya ancaman keamanan,” urainya.
Abdullah mengatakan perhitungan kursi juga dengan habis dibagi di daerah pemilihan.
"Kursi harus habis dibagi didapil sehingga legislator yang dipilih benar-benar mewakili daerah setempat," paparnya.
Selain itu juga, sistem pemilu secara terbuka sebagai bentuk pada taat asas.
“Presiden nantinya juga dipilih secara langsung oleh rakyat. One man one vote, dan partai pada pileg dengan sistem terbuka hanya sebagai fasilitator dan pengawasan anak-anak bangsa terbaik memiliki kapabilitas, kualitas dan moralitas,” ungkapnya.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan partainya tetap menginginkan parlementary treshold
- Pakar Hukum Nilai MK Tidak Konsisten soal Ambang Batas
- MK Hapus PT 4 Persen, PPP Bandingkan dengan Putusan Batas Usia Cawapres untuk Gibran
- Real Count KPU: Perolehan Suara PSI Juara 2 di Dapil Ini, Akankah Sia-sia?
- Data Riset Analitika: PSI Masih Berpeluang Lolos Parliamentary Treshold
- Survei PPP di Atas Parliamentary Threshold, Mardiono: Kami Tingkatkan Kinerja Politik
- Pegang Data Terbaru, Sandiaga Pastikan PPP Tetap di Senayan