Nasdem Tetap Solid Dukung Presidential Threshold 20 Persen

"Padahal putusan MK itu tidak menyebut secara tegas bahwa threshold harus nol persen," katanya.
Namun, dia memahami tidak masalah jika ada yang berpandangan nol maupun 20 persen untuk PT.
Soal parliamentary thresholde bagi Nasdem tidak ada masalah. Partai besutan Surya Paloh itu meminta tujuh persen. Namun, di pansus berkembang pendapat yang menginginkan empat maupun lima persen.
"Bagi Nasdem oke-oke saja. Mungkin bisa dikompromikan apakah itu harus menjadi empat atau lima persen," kata legislator dapil Kalimantan Barat (Kalbar) ini.
Pun demikian soal pembagian kursi per dapil. Golkar dan PDI Perjuangan ingin alokasi kursi 3-8 per dapil. Syarif mengatakan, seharusnya PDI Perjuangan dan Golkar tidak usah ngotot alokasi kursi 3-8. Karena kesepakatan di pansus tidak akan mengubah dan menata dapil lagi.
"Artinya (alokasi kursi) 3-10 itu ya sudah tetap. Kecuali ada tambahan kursi lebih seperti Kalbar. Karena bertambah menjadi 12 artinya ada penataan dapil," katanya.
Kemudian metode konversi suara. Ada yang ingin kuota hare dan sainta lague murni. Ini masih dalam perdebatan.
Namun, Syarif yakin, persoalan-persoalan ini akan selesai pada 6 Juli 2017. Sebab, paling lama diharapkan sudah bisa dibawa ke paripurna pada 20 Juli 2017. "Saya berharap ini sudah selesai," tegasnya.(boy/jpnn)
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tinggal menyisakan lima isu krusial. Yakni parliamentary threshold, presidential threshold,
Redaktur & Reporter : Boy
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati