Nasdem Tetap Solid Dukung Presidential Threshold 20 Persen
"Padahal putusan MK itu tidak menyebut secara tegas bahwa threshold harus nol persen," katanya.
Namun, dia memahami tidak masalah jika ada yang berpandangan nol maupun 20 persen untuk PT.
Soal parliamentary thresholde bagi Nasdem tidak ada masalah. Partai besutan Surya Paloh itu meminta tujuh persen. Namun, di pansus berkembang pendapat yang menginginkan empat maupun lima persen.
"Bagi Nasdem oke-oke saja. Mungkin bisa dikompromikan apakah itu harus menjadi empat atau lima persen," kata legislator dapil Kalimantan Barat (Kalbar) ini.
Pun demikian soal pembagian kursi per dapil. Golkar dan PDI Perjuangan ingin alokasi kursi 3-8 per dapil. Syarif mengatakan, seharusnya PDI Perjuangan dan Golkar tidak usah ngotot alokasi kursi 3-8. Karena kesepakatan di pansus tidak akan mengubah dan menata dapil lagi.
"Artinya (alokasi kursi) 3-10 itu ya sudah tetap. Kecuali ada tambahan kursi lebih seperti Kalbar. Karena bertambah menjadi 12 artinya ada penataan dapil," katanya.
Kemudian metode konversi suara. Ada yang ingin kuota hare dan sainta lague murni. Ini masih dalam perdebatan.
Namun, Syarif yakin, persoalan-persoalan ini akan selesai pada 6 Juli 2017. Sebab, paling lama diharapkan sudah bisa dibawa ke paripurna pada 20 Juli 2017. "Saya berharap ini sudah selesai," tegasnya.(boy/jpnn)
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tinggal menyisakan lima isu krusial. Yakni parliamentary threshold, presidential threshold,
Redaktur & Reporter : Boy
- Deddy Sitorus Bicara Soal Perubahan Sikap Jokowi Setelah Pilpres 2019, Jleb Banget!
- Gelar Halalbihalal Ketua Wilayah se-Indonesia, PPP Makin Solid
- Tips agar Petugas KPPS Pemilu 2024 Tetap Sehat, Peristiwa Tragis 2019 Jangan Terulang
- Anas Urbaningrum Usulkan Pileg dan Pilpres 2029 Terpisah, Ini Alasannya
- Prabowo Pernah Ucapkan 'Ndasmu' untuk Klaim Presiden Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi
- Debat Perdana Capres, Anies Didukung Ayah Korban Tewas Kerusuhan Pilpres 2019