Nasdem Tolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar
jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menolak dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR yang masuk dalam RAPBN 2016. Sikap tegas itu didasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya ialah bertentangan dengan fungsi DPR.
Ketua Fraksi NasDem di DPR, Viktor Laiskodat mengatakan, ada penafsiran yang salah terhadap pasal 78 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pasal itu terkait sumpah jabatan anggota DPR yang akan memperjuangkan aspirasi dapilnya.
Selain itu, ada juga tafsir yang salah terhadap pasal 80 huruf J UU MD3 yang menyebutkan anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
"Dalam hal melaksanakan fungsi anggaran, menurut Fraksi Nasdem tidak perlu orang per orangan mengusulkan dan memiliki budget tersendiri (Rp 20 miliar) yang menimbulkam kerancuan anggaran," kata Viktor, Senin (15/6).
Dia menilai, Usulan Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) tidak memberikan aspek keadilan dan pemerataan pembangunan. Ini didasarkan tidak meratanya perolehan dana per daerah mengacu perbedaan jumlah anggota masing-masing dapil.
NasDem juga memandang program ini sangat berpotensi menimbulkan peluang terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran. "Dengan demikian Fraksi Partai NasDem DPR menolak untuk dilanjutkan program aspirasi pembangunan daerah pemilihan yang tidak memiliki dasar yang kuat," tandas Viktor. (fat/jpnn)
JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menolak dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR yang masuk dalam RAPBN 2016. Sikap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Willy Yoseph Cabut Permohonan PHPU Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran Tunggu Dilantik
- Sah! Farhan dan Erwin Ditetapkan jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung
- Tim Andika-Hendi Beber Kecurangan: Kami Minta MK Batalkan Hasil Pilkada Jateng
- Tok! Wayan Koster-Giri Prasta Resmi Ditetapkan jadi Gubernur dan Wagub Bali
- Klaim Didukung Mayoritas DPW, Keponakan Yusril Ihza Mahendra Maju jadi Caketum PBB
- Ratusan Polisi Dikerahkan untuk Amankan Penetapan Gubernur-Wagub Papua Barat