NasDem Tuding Ada Kecurangan Sistematis
jpnn.com - JAKARTA - Partai NasDem curiga ada kecurangan sistematis dalam pemilihan umum legislatif (pileg) tanggal 9 April lalu. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukita mengungkapkan beberapa indikator dugaan terjadinya kecurangan sistematis.
Indikator pertama, kepala daerah yang berasal dari parpol tertentu sejak awal masa kampanye hingga saat ini mengerahkan aparat mulai dari petugas kecamatan, kelurahan/desa, sampai petugas KPPS.
"Pengerahan juga disertai adanya intimidasi atau ancaman dan serangan fajar yang mengakibatkan sebagian penyelenggara ikut terlibat di dalamnya," tuding Enggar melalui siaran pers, Sabtu (12/4).
Indikator kedua terlihat dari berlarutnya proses penghitungan suara sejak dari TPS, PPS, hingga PPK. Enggar menuturkan, janji KPU bahwa form C1 dapat di-scan untuk di-upload langsung ke KPU juga tidak maksimal. Bahkan dikabarkan server penampung data yang masuk jebol hingga dua kali.
Ketiga, lambannya proses penghitungan dan pengiriman hasil hitungan suara serta lamanya penyimpan anform C1 di TPS. Begitu juga dengan dengan berlarutnya proses pengiriman form C1 dari TPS ke PPS dan seterusnya.
Indikator keempat, banyaknya temuan surat suara yang sudah dicoblos, rusak, dan tertukar. Kelima, sikap KPUD, PPK, dan PPS yang tertutup. Keenam, Bawaslu tidak tegas menindak pelanggaran-pelanganggaran seperti politik uang yang yang sudah terpublikasi luas di media massa.
Sedangkan indikator terakhir, temuan praktik serangan fajar berkisar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per suara serta bagi-bagi dana aspirasi oleh para caleg incumbent yang bersumber dari APBN dan atau APBD.
"Untuk itu, sekali lagi, NasDem mengajak semua pihak harus mengawasi dan waspada atas kecurangan-kecurangan yang terjadi, mumpung masih ada waktu di dalam proses yang masih berjalan ini," ucap Enggar. (dil/jpnn)
JAKARTA - Partai NasDem curiga ada kecurangan sistematis dalam pemilihan umum legislatif (pileg) tanggal 9 April lalu. Wakil Ketua Badan Pemenangan
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik