Nasib Anas Tergantung TB Silalahi
Sebagai Ketua Komite Pengawas Demokrat
Minggu, 29 Januari 2012 – 08:31 WIB
JAKARTA - Penonaktifan petinggi partai di Partai Demokrat, termasuk ketua umum, tak terlepas dari peran penting Komite Pengawas. Lembaga semacam tim kecil penyidik di bawah Dewan Kehormatan itu dipimpin oleh TB Silalahi. Anggota Dewan Pembina sekaligus purnawirawan jenderal yang dikenal dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Karenanya, pihaknya mempertanyakan adanya wacana pelengseran Anas sebagai ketua umum yang terus mengemuka belakangan ini. Sebagaimana yang diketahuinya, belum ada petinggi partai yang membicarakan nasib Anas dan penonaktifannya dari partai. "idak ada yang membicarakan apalagi sampai mengagendakan Anas harus nonaktif atau mundur,"tegasnya.
Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa mengungkapkan, komite yang baru ditetapkan terbentuk pada Rakornas Demokrat di Bogor, Juli 2011 lalu, itu merupakan alat Dewan Kehormatan mengumpulkan semua fakta terkait kasus tertentu. Fakta-fakta itulah yang akan dijadikan dasar Dewan Kehormatan menjatuhkan putusan.
Baca Juga:
Komite itu beranggotakan Sembilan orang. Beberapa nama yang masuk diantaranya, Suaedy Marasabessy, Sumaryono, dan Gaguk Sudaryanto. "Jadi, kami itu punya mekanisme tertentu mengganti pejabat partai yang terindikasi melakukan pelanggaran, ada mekanismenya," kata Saan Mustofa, disela acara diskusi, di Jakarta, kemarin (28/1).
Baca Juga:
JAKARTA - Penonaktifan petinggi partai di Partai Demokrat, termasuk ketua umum, tak terlepas dari peran penting Komite Pengawas. Lembaga semacam
BERITA TERKAIT
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- KPU Diminta Sempurnakan Sirekap Sebelum Digunakan Untuk Pikada 2024
- Ini Penyebab Pelabuhan Tanjung Carat di Banyuasin Gagal Dibangun
- Dukungan Besar Pedagang Pasar Wadung Asri Sidoarjo Memperkuat Peluang Kemenangan Khofifah
- Ibas Soroti Isu Kekerasan Seksual: KIta Harus Speak Up, Waspada, dan Berani Melapor
- Debat Pilkada Batam Penting Untuk Mengomunikasikan Rencana Pembangunan