Nasib Honorer, BK-Diklat Tunggu Kebijakan Pusat

CIREBON - Tidak ada data resmi di Badan Kepegawaian dan Pendidikan Peatihan (BK-Diklat) Kota Cirebon terkait 1.000 honorer yang ada di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usul penertiban 1.000 honorer yang dilontarkan anggota dewan, dianggap bukan solusi mengatasi pembengkakan honorer.

Kepala BK-Diklat Kota Cirebon, Drs Ferdinan Wiyoto MSi mengatakan, terkait permintaan dewan untuk menertibkan honorer, saat ini pihaknya sedang menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Hasil rapat koordinasi BK-Diklat tingkat Jawa Barat di Subang pada 2012 lalu, sudah diusulkan untuk melakukan hal-hal teknis terkait honorer atau sukwan. “Masih kami tunggu hasilnya. Menurut saya, penertiban honorer bukan solusi,” katanya kepada Radar, Minggu (10/3), melalui sambungan telepon.

Dijelaskan, BK-Diklat tidak memiliki data jumlah pasti honorer diluar K-1 dan K-2. Hanya saja, informasi dari mulut ke mulut menyebutkan, jumlah di luar dua kategori itu sekitar 1.000 orang honorer atau sukwan.