Nasib Honorer Sudah di Ujung Tanduk, Dikhawatirkan Pelayanan Publik akan Ambruk

Sebab, secara logika, pegawai lama tidak lagi berpikir soal akademik, sedangkan mereka yang baru lulus perguruan tinggi, aspek-aspek akademiknya sangat kuat.
“Jadi, ketika tes, mereka (honorer) akan selalu kalah dengan sarjana baru. Makin lama mereka (honorer) makin tidak terangkat dan jadi problem," katanya.
Permasalahan lain ialah mengenai pengelompokan kepegawaian yang mengakibatkan disparitas penggajian.
Dia menjelaskan sektor pertanian masuk kelompok dengan gaji rendah.
Berbeda dengan honorer sekretariat daerah yang bertugas melayani pimpinan dan mendapat honor lebih besar.
"Bayangkan, orang bekerja riil pada produksi, gajinya lebih rendah dibanding dengan orang yang kerjanya tenaga protokol bupati. Jadi, sistem ini harus segera dibedah," ujarnya.
Oleh karena itu, mantan bupati Purwakarta itu meminta ada kajian ulang dengan membuat Panitia Khusus di DPR RI yang bertugas mengevaluasi berbagai problem kebijakan birokrasi. (antara/jpnn)
Dedi Mulyadi meminta pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan honorer. Rencana penghapusan tenaga honorer akan berpengaruh pada pelayanan publik.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Rencana Dedi Mulyadi Sulap Gedung Pakuan Jadi Museum, Alasannya
- Gaji PPPK 2024 Tahap 1 Sudah Disiapkan, Sebegini, Alhamdulillah
- Libur Lebaran, Pengelola Wisata Jabar Diminta Maksimalkan Persiapan Infrastruktur Hingga Keamanan
- Dedi Mulyadi Singgung soal Pengelolaan Keuangan Daerah saat Salat Id
- Dedi Mulyadi: Mudik Lebaran 2025 Jauh Lebih Baik Dibandingkan Tahun Sebelumnya
- 5 Berita Terpopuler: Para Honorer Pilu, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Mendesak, BKN Langsung Keluarkan 4 Instruksi Penting