Nasib Nunun dan Ary Muladi Ditentukan Sidang Tipikor
Senin, 22 Maret 2010 – 20:56 WIB

Nasib Nunun dan Ary Muladi Ditentukan Sidang Tipikor
JAKARTA- KPK berharap hasil persidangan Pengadilan Tipikor bisa ikut mengungkap terlibat tidaknya Nunun Nurbaety dan Ary Muladi dalam kasus korupsi. Lewat keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan, diharapkan bisa membantu penyidikan KPK terhadap keduanya. Nama Nunun Nurbaety dan Ary Muladi kerap disebut dalam 2 kasus korupsi besar yang kini tengah ditangani KPK. Nunun yang merupakan istri mantan Wakapolri Komjen Polisi Adang Daradjatun, tercatat dalam 4 dakwaan berperan aktif untuk menyerahkan uang puluhan miliar ke anggota DPR RI periode 1999-2004, selepas pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom pada Juni 2004 silam.
"Jaksa nanti di persidangan dan mungkin juga hakim, akan mengejar keterangan saksi dan terdakwa. Ini juga merupakan strategi kita. Jadi jangan pikir kami ini tebang pilih," ucap pelaksana harian Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, beberapa saat sebelum dimesioner, Senin (22/3).
Baca Juga:
Kasus pemilihan DGS BI tengah disidang di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod (PDIP), Endin AJ Soefihara (PPP), Hamka Yamdhu (Golkar), dan Udju Djuhaeri (TNI-Polri), sedangkan Anggodo masih jadi tersangka tunggal dan belum disidang.
Baca Juga:
JAKARTA- KPK berharap hasil persidangan Pengadilan Tipikor bisa ikut mengungkap terlibat tidaknya Nunun Nurbaety dan Ary Muladi dalam kasus korupsi.
BERITA TERKAIT
- Banyak Penyelenggara MICE Batalkan Acara di JCC, Ini Alasannya
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo