Nasib Pemerintahan Jokowi Diramalkan Sama dengan Tiga Mantan Presiden Ini

JAKARTA - Julukan ‘petugas partai’ yang diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Jokowi tak henti menuai kritik. Putri mendiang mantan Presiden RI Soekarno itupun harus memahami kecaman publik itu.
     
"Istilah itu sudah seperti mensubordinasi lembaga presiden, karena publik tidak setuju dengan istilah itu. Sementara itu, penjelasan elite PDIP terkait istilah itu juga tidak memuaskan masyarakat," ujar pengamat politik LIPI Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (19/4).
     
Menurutnya, kosa kata 'petugas partai' bagi PDIP tak ada yang salah. Karena hal itu dianggap merujuk pada kader partai yang sedang bertugas di eksekutif maupun legislatif.
     
"Tapi bagi sebagian publik istilah itu bisa saja dimaknai lain yang konotasinya kurang positif. Apalagi lagi bila kosa kata tersebut dikaitkan dengan posisi Joko Widodo sebagai presiden RI. Maknanya bisa negatif, dan merendahkan presiden," jelas Siti Zuhro.
     
Terlebih lagi, kata wanita yang akrab disapa Wiwieq ini, Jokowi juga tidak mampu memuaskan dahaga publik dalam memberikan perbaikan negeri ini, khususnya yang telah menaikan harga BBM, tarif daya listrik, gas elpiji dan lainnya.
     
Atas dasar ini, Wiwieq pun meramalkan masa pemerintahan Presiden Jokowi akan sama dengan beberapa mantan presiden lainnya yang hanya berhasil memimpin Indonesia dalam waktu singkat.

"Jika kondisinya seperti ini terus, Jokowi nasibnya akan sama kayak Megawati, BJ Habibie dan Gus Dur. Dia (Jokowi) tidak akan lama memimpin Indonesia," ungkap wanita berkacamata ini.
    
Lebih jauh, Wiwieq memprediksi akan jatuhnya kepemimpinan Jokowi-JK yang terlihat dari kurang harmonisnya hubungan antara legislatif dengan eksekutif.
    
"Baru kali ini DPR dan presiden tidak bersinergi dengan baik. Ini akan memunculkan citra yang buruk," tambahnya.
    
Terlebih, Jokowi dan JK terlihat kurang kompak dalam model kepemimpinannya. Dia melihat, kondisi politik dan demokrasi yang rapuh.

"Jokowi-JK tak saling mengisi dan melengkapi itu yang saya tangkap. Kinerja pemerintah baru akan meresahkan publik," tandasnya menambahkan.
    
Sementara itu, menurut Direktur Sigma Indonesia Said Salahudin, jika penekanan bahwa presiden dan jajaran kabinetnya adalah petugas partai dinilai tidak pada tempatnya, dan bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial.
      
"Presiden adalah petugas rakyat. Menerima mandat dari rakyat, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, sesuai konstitusi,” jelas Said.
     
Menurutnya, Jokowi adalah kader PDIP yang dipercaya rakyat menjadi presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. "Presiden Jokowi adalah kader PDIP yang dihibahkan untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia dengan masa bakti 2014-2019,” tegas Said. (dil/jpnn)