Nasib Prijanto Digantung DPRD DKI

Dengan demikian  sambung Lulung,  sebelum menentukan jadwal Rapat Paripurna selanjutnya, DPRD DKI masih menunggu saran dari Kemendagri. "Jangan sampai soal keinginan Prijanto mundur dari jabatannya sebagai wagub dibawa keranah politik yang ujung-ujungnya  menjadi masalah politik. Sehingga ada kekhawatiran, ada yang mengambil keuntungan dari masalah ini, seperti konspirasi politik," tegasnya.

Lulung mengatakan, sambil menunggu saran dari Depdagri kapan paripurna bisa digelar kembali, dirinya menyarankan agar  Prijanto kembali bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.  "Jangan menghianati konstitusi. Empat tahun lalu mereka "mesra-mesraan" sekarang malah mengundurkan diri," tukas Lulung.

Lebih lanjut Lulungpun menyarankan, agar anggota Fraksi Demokrat bisa hadir dalam Rapat Paripurna mendatang. "Jika tidak setuju bisa disampaikan melalui Rapat Paripurna dan itu nantinya akan menjadi pertimbangan dari pemimpinan dewan untuk mengambil keputusan," ujarya.

Sementara itu aksi boikot yang dilakukan Fraksi Demokrat saat paripurna, terus mendapat kecaman dari berbagai kalangan.  Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Ekskutif dan Legislatif (Majlis) Sugiyanto, bahkan mengatakan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat dengan melakukan boikot sidang paripurna memberi pelajaran politik yang kurang baik kepada masyarkat Jakarta. "Saya melihat ini politik konyol yang dipertontonkan Fraksi Demokrat di DPRD Jakarta," tegasnya.