Nasib tak Jelas, Honorer K1 Minta Ikut Tes K2
jpnn.com - JAKARTA--Sejumlah honorer kategori satu (K1) yang diaudit tujuan tertentu (ATT) maupun quality assurance (QA) ramai-ramai minta dites dengan honorer kategori dua (K2). Tuntutan ini disuarakan lantaran mereka merasa tidak ada kejelasanan nasib sebagai honorer K1.
"Kalau kami tidak bisa diangkat CPNS lewat K1, lebih baik kami ikut tes K2," kata Jumiyati, salah satu honorer yang bertandang bersama rekan-rekannya ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Senin (9/9).
Dia menambahkan, seluruh honorer K1 yang di ATT dan QA merasa tidak jelas lagi nasibnya. Apalagi pemerintah kini terfokus pada tes honorer K2 dan jalur umum.
"Kami tidak tahu apakah lulus atau tidak, karena sampai saat ini tidak ada pemberitahuan apa-apa soal hasil ATT dan QA," terangnya.
Mengenai hal ini, Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat mengatakan, pihaknya telah menyerahkan seluruh hasil ATT termasuk sanggahan pertama dan QA kepada BKD dan pejabat pembina kepegawaian (PPK). Itu berarti kewenangan PPK yang mengumumkan ke publik.
"Kami sudah mengimbau untuk mengumumkan di website atau di kantor BKD. Tapi ternyata, pengumumannya dibuat tertutup oleh daerah bersangkutan, sehingga wajar bila banyak honorer yang tidak tahu hasilnya," tandasnya.
Soal keinginan honorer K1 diikutkan tes K2, lanjut Tumpak, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yaitu honorer K2 yang memenuhi syarat diajukan nama-namanya oleh PPK. "Jadi tidak boleh mendaftar sendiri, tapi harus diusulkan daerah," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Sejumlah honorer kategori satu (K1) yang diaudit tujuan tertentu (ATT) maupun quality assurance (QA) ramai-ramai minta dites dengan honorer
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Cukup Bayar Rp 5 Ribu Masyarakat Bisa Lihat Keindahan Jembatan Ampera
- Kemensetneg Sebut Pengelolaan Gedung Balai Sidang JCC Diambil Alih Negara
- Hakim Vonis Crazy Rich PIK Penjara 5 Tahun di Kasus Korupsi Timah
- Hakim Tetapkan Kerugian Lingkungan Kasus Timah Rp271 Triliun
- Sikap Tegas MenPAN-RB terhadap Pemda Mbalelo soal Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu
- KPK Jebloskan Tersangka Korupsi Shelter Tsunami NTB ke Sel Tahanan