Nasib Tenaga Outsourcing SMA/SMK Masih Mengambang
Kejelasan nasib mereka harus diperhatikan. Apalagi, para tenaga outsourcing itu punya keluarga dan anak-anak yang harus dihidupi.
Dari pertemuan bersama para tenaga outsourcing, solusi yang bisa diberikan adalah bekerja sesuai dengan koridor kewenangan.
''Kami mendorong teman-teman outsourcing, kalau perlu audiensi, bisa membuat surat ke gubernur,'' terangnya.
Sebelumnya, ada audiensi antara para tenaga outsourcing dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya.
Namun, belum ada kejelasan berarti, apakah menjadi tenaga outsourcing provinsi, menjadi honorer sekolah, atau dikembalikan ke pemkot.
Jika dikembalikan ke pemkot, harus ada komunikasi dengan pemkot.
Dengan demikian, pemkot bisa mengambil langkah untuk kelangsungan pekerjaan mereka.
''Yang penting jangan diambangkan,'' katanya.
SMA/SMK telah beralih ke provinsi tapi nasib tenaga outsourcing masih mengambang.
- Buruh Curhat Soal Outsourcing, Anies Sebut Karena Bobroknya Omnibus Law
- Baleg DPR Sepakati Perpu Cipta Kerja jadi Undang-Undang, Kemnaker Sampaikan Apresiasi
- Outsourcing Menghantui Honorer, Pengurus Non-K2 Siapkan Berbagai Upaya
- 90 Ribu Honorer Satpol PP Habis Kesabaran, Rancang Demo Besar-besaran, PNS Harga Mati!
- 5 Berita Terpopuler: 264 Jabatan Dialihkan ke Outsourcing, Ratusan Ribu Honorer Tak Sesuai Aturan, Galau
- Masuk Daftar Pengalihan ke Outsourcing, 150 Ribu Honorer K2 Terancam PHK, Mereka Murka