Nasir Djamil: Ada Indikasi Polisi Represif kepada Masyarakat di Desa Wadas
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengaku sudah menyaksikan beberapa video yang merekam persoalan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/2).
Hasilnya, kata dia, terlihat jelas aksi aparat kepolisian yang menindas warga Desa Wadas yang keberatan terhadap upaya pengukuran lahan di wilayah mereka.
“Saya perhatikan video yang tersebar adanya indikasi tindak represif aparat terhadap masyarakat di Wadas," kata Nasir Djamil pada Rabu (9/02/2022) di Jakarta.
Diketahui terjadi aksi pengepungan aparat kepolisian di Desa Wadas pada Selasa kemarin saat anggota Korps Bhayangkara mengawal proses pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurut Nasir Djamil, beberapa warga Desa Wadas bahkan ditahan saat terjadi aksi pengepungan.
Dia menyebut warga ditahan untuk diperiksa dugaan melanggar Pasal 212 KUHP dengan alasan membunyikan kentongan dan berkumpul saat polisi atau petugas BPN datang.
Legislator Fraksi PKS itu berharap rakyat jangan sampai menjadi korban dari persoalan pengukuran lahan.
Dia berjanji mengawal aspirasi masyarakat Desa Wadas menyikapi sengkarut pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener itu.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengaku sudah menyaksikan beberapa video yang merekam persoalan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/2). Apa kesimpulan dirinya setelah melihat video itu? ini kata legislator Fraksi PKS itu.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri