Nasir Djamil: Ada Indikasi Polisi Represif kepada Masyarakat di Desa Wadas

“Saya bersama masyarakat Wadas, kami pelajari lagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," tutur Nasir Djamil.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyarankan para pemangku kepentingan bisa menghentikan dahulu proses pengukuran lahan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener.

Terlebih lagi, muncul persoalan ketika proses pengukuran lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu di Desa Wadas, Selasa kemarin.

"Jadi, demi menghindari konflik dan akibat tragis yang bakal ditimbulkannya, menurut saya sebaiknya pemangku kepentingan menghentikan dahulu pengukuran tanah sebelum tercapainya kesepakatan bersama," kata Pangeran melalui keterangan persnya, Rabu.

Legislator Fraksi PAN itu mengatakan bahwa pemangku kepentingan yang menggarap Bendungan Bener tidak boleh memantik konflik dengan memaksakan pengukuran lahan.

Artinya, kata Pangeran, pemangku kepentingan perlu memerhatikan suara warga terhadap potensi kerusakan lingkungan dari pembangunan proyek tersebut.

"Tidak hanya mengancam keseimbangan alam, tetapi juga kehidupan warga yang menggantungkan kesehariannya dari hasil alam di situ," lanjut dia.(ast/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: