Nasir Djamil: Sangat Naif Mengaitkan Kebakaran Gedung dengan Pergantian Jaksa Agung
jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini isu pergantian Jaksa Agung ST Burhanuddin ramai dibicarakan. Isu ini awalnya disampaikan anggota DPR Arteria Dahlan, dan ramai di media massa serta media sosial.
Salah satu anggota DPR Fraksi PKS M Nasir Djamil menilai isu pergantian itu kontraproduktif dengan keinginan Korps Adhiyaksa untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang saat ini sedang ditangani kejaksaan.
"Pergantian Jaksa Agung itu tentang prerogratif Presiden Jokowi, begitu juga menyampaikan informasi ke publik bahwa beredar curriculum vitae (cv) seseorang yang akan mengganti Burhanuddin tentu dinilai melangkahi wewenang Presiden,” kata Nasir Djamil kepada wartawan, Jumat (2/9).
Kemudian, terkait gedung utama Kejaksaan Agung yang dilalap si jago merah, beberapa waktu lalu, tuturnya, tentu bukanlah keinginan dan kelalaian Jaksa Agung.
Secara umum, kata Nasir, hampir semua gedung tempat penyelenggara negara bekerja punya masalah dengan sistem keamanan.
Karena itu, Nasir mengharapkan kepada Sekretaris Negara M Praktikno agar melakukan upaya dan terobosan guna mencegah kejadian yang sama menimpa gedung pemerintah lainnya.
“Sangat naif jika mengaitkan kebakaran gedung dengan pergantian Burhanuddin. Saya sarankan agar wacana soal pergantiannya biar Presiden yang menjalankannya,” tegas dia.
Nasir menambahkan, tugas DPR adalah mengawasi dan memberikan solusi kepada mitra kerja.
Anggota DPR Fraksi PKS M Nasir Djamil mengingatkan pergantian posisi jaksa agung adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- Kasus Tom Lembong, Komisi III Tak Ingin Diproses karena Pesanan
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Menyerang Brimob, Jaksa Agung Sedang Cuci Tangan di Kasus Timah dan Tom Lembong?
- Bantah Pengepungan Kejagung, Dankorbrimob: Tidak Ada yang Superior Di Republik Ini
- Rapat Bareng Jaksa Agung, Legislator Golkar Bertanya Kinerja PPA Kejagung