Nasir Djamil: Tidak Mungkin Meniadakan Fungsi Reskrim Polsek
jpnn.com, BIREUEN - Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menganggap wacana menghilangkan kewenangan Polsek mengusut kasus pidana. Jika wacana itu terwujud, satuan Reskrim otomatis hilang.
"Tidak mungkin juga kalau kemudian polsek itu ditiadakan fungsi reskrimnya," kata Nasir di Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2).
Menurut pria Aceh itu satuan Reskrim harus tetap berjalan namun hanya mempraktikkan restorative justice ketika menangani kasus pidana. Sebab, beberapa kasus pidana tidak seharusnya berujung ke pengadilan.
"Bagaimana kemudian pemerintah kepolisian bisa menyinergikan, sehingga peraturan-peraturan adat yang ada di daerah-daerah itu benar-benar bisa berfungsi," kata dia.
Wacana menghapus kewenangan Polsek mengusut pidana disampaikan oleh Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD.
Nasir berharap, Mahfud tidak menyampaikan informasi secara terpotong-potong. Sebab, dia menilai wacana menghapus Polsek intinya yakni menegakkan restorative justice menangani sebuah perkara.
"Ke depan saya juga berharap pejabat-pejabat publik, harus lebih bijak. Hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya sehingga kemudian tidak terjadi kesalahpahamn di kalangan masyarakat," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Wacana menghapus Polsek intinya yakni menegakkan restorative justice menangani sebuah perkara.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Disemprot Mahfud soal Undangan Kementerian untuk Acara Pribadi, Mendes Yandri Kaget
- Undang Kades ke Acara Pribadi Pakai Surat Berkop Kementerian, Yandri: Saya Baru Jadi Menteri
- Disentil Mahfud MD soal Surat Menteri untuk Acara Pribadi, Yandri Susanto Bereaksi Begini
- Keras! Wanto Anggap Surat yang Diterbitkan Yandri Susanto Bentuk Abuse of Power