Nasir Jamil Jagokan Marwan

“Mereka notabene punya pengetahuan yang cukup soal reformasi birokrasi juga menurut kami dalam tanda kutip bisa diterima di presiden maupung lingkungan kejaksaan. Presiden juga kita minta sebutkan siapa kandidat yang akan dipilih. Ini akan memberi peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan track recordnya,” kata Koordinator bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho seusai diskusi di Gedung DPD, Jumat (24/9).

Ruhut Sitompul, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat pun mengakui belakangan ini memang beredar sejumlah nama pasca putusan MK. Namun dia mengingatkan faktor budaya Jawa, sebaiknya nama-nama itu janganlah terlalu dimunculkan oleh para pendukung calon. “Kita harus akui, kita biasa dengan kultur Jawa. Jangan jadi gak calon-calon itu. Biarkan mengalir seperti air. Presiden akan mempertimbangkan dengan cermat,” katanya saat diskusi di DPR.

Dia mengakui koleganya yang juga Ketua Komisi III Benny K Harman ikut disebut-sebut sebagai kandidat jaksa agung. “Kita harus menahan diri karena jaksa agung  itu hak prerogatif presiden jangan sampai yang sudah dipertimbangkan jadi gak jadi,” pintanya soal adanya dukungan Lembaga Bantuan Hukum kepada Benny.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai Benny cukup layak dan punya kompetensi untuk memimpin Korps Adhyaksa menggantikan Hendarman. “Dari awal saya kira Pak Benny yang berasal dari partai penguasa cukup ideal karena memiliki segudang pengalaman di bidang hukum,”ujar Bambang.

Sementara itu, satu nama lain yang dinilai cukup pantas memimpin Kejagung adalah pengacara senior Todung Mulya Lubis. Menurutnya, Todung yang malang melintang di ranah hukum selama puluhan tahun menjadi modal besar baginya dalam memimpin Kejagung bila kelak dipilih Presiden. Menurutnya nama-nama seperti Todung dan Benny serta lainnya merupakan bukti kandidat dari luar pun bagus dan patut dipertimbangkan presiden.