Naturalisasi Sungai ala Anies Baswedan Belum Teruji dan Membingungkan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi minta Gubernur Anies Baswedan melanjutkan program normalisasi kali yang kini terhenti. Menurutnya, penuntasan program tersebut tidak boleh ditunda-tunda lagi, jika ingin Jakarta terhindar dari banjir.

Selain itu, sistem buka tutup air juga harus dilakukan dengan baik. "Saya tadi melihat di Gunung Sahari ada satu pompa yang kebetulan buat nyedot air keluar itu artinya enggak siap padahal itu produk tahun 2019 bulan 11," ujarnya, Sabtu (3/1).

"Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya dipersiapkan menjelang hujan jangan sampai pekerjaan seperti ini gedebak-gedebuk," sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetio  mengaku tidak memahami konsep naturalisasi yang digagas Anies. Pasalnya, berbeda dengan yang diterapkan di tempat-tempat lain.

"Kalau Singapura naturalisasi itu memang beda konteks dengan tanahnya atau apanya, kalau di sini kan ya harus normalisasi. Harus ada kali yang besar harus ada jalan kiri kanan," ujarnya.

Politikus PDIP itu pun menegaskan, Pemprov DKI memiliki anggaran untuk menyelesaikan masalah banjir dan macet di Jakarta. Dirinya kemudian menyoroti anggaran penyelesaian banjir yang diefisiensi oleh Pemprov DKI.

"Saya juga melihat penambahan kemarin biaya banjir diefisiensi sebetulnya juga enggak betul ini. Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang kita melihat di kelurahan Gunung Sahari Utara masih terendam seperti ini," tegasnya.

Dihubungi terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, konsep naturalisasi Anies belum bisa dibuktikan secara teknis. Bahkan, menurutnya, pemerintah pusat juga bingung dengan konsep tersebut.