Nazar Ancam Bongkar Delapan Kader Demokrat
Sebagai Otak Pelariannya ke Singapura
Minggu, 11 September 2011 – 07:28 WIB

NAZARUDDIN BUKA MULUT: Tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet dan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memberi keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan pemeriksaan Komite Etik KPK di Jakarta, Kamis (8 September 2011). Nazaruddin diperiksa terkait pertemuannya dengan sejumlah pimpinan KPK. Foto: Dhimas Ginanjar / JAWA POS
JAKARTA- Muhammad Nazaruddin kembali berulah. Setelah tak kunjung mengungkapkan bukti-bukti keterlibatan Wakil Ketua Chandra M Hamzah yang disebutnya menerima uang di rumahnya, kini mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini mengancam akan mengungkap nama-nama politisi Partai Demokrat yang meminta agar dirinya melarikan diri ke luar negeri. Bahkan menurut Abdullah, Nazaruddin sebenarnya tidak berniat kabur ke Singapura. "Sebab, kepergiannya ke Negeri Singa itu adalah untuk berobat dan berencana kembali ke Indonesia. "Tapi karena ada permintaan itu, dia (Nazaruddin) akhirnya tidak pulang dan sampai ke Kolombia hingga akhirnya berhasil ditangkap," kata Abdullah kala itu.
"Ya, memang ada delapan kader Partai Demokrat yang meminta Nazaruddin tidak pulang ke Indonesia," kata OC Kaligis yang merupakan kuasa hukum Nazaruddi saat dihubungi kemarin (10/9). Menurut pengacara yang akrab disapa OCK itu, pihaknya akan mengungkap siapa delapan nama itu.
Memang, saat diperiksa komite etik Kamis (8/9) lalu, Nazaruddin mengungkapkan ada beberapa pihak yang menginginkan dirinya tidak kembali ke tanah air. Ketua Komite Abdullah Hehamahua membernarkan bahwa saat diperiksa, Nazaruddin mengatakan ada beberapa orang yang menyuruh Nazaruddin kabur.
Baca Juga:
JAKARTA- Muhammad Nazaruddin kembali berulah. Setelah tak kunjung mengungkapkan bukti-bukti keterlibatan Wakil Ketua Chandra M Hamzah yang disebutnya
BERITA TERKAIT
- BPPSDMP Kementan Buka Pendaftaran Young Ambassador Agriculture 2025
- Ditanya Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Lihat Itu Jempol Presiden Prabowo
- Ungkap Cara Cegah Karhutla, Menhut: Butuh Pelibatan Publik-Patroli Bersama
- Versi Menko Polhukam, Kenaikan Pangkat Teddy Tak Menabrak Aturan
- Pegadaian Tegaskan Tak Ada Toleransi Terhadap Fraud & Korupsi
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum