Nazaruddin, Elite Demokrat yang Terseret Kasus Suap Sesmenpora (2-Habis)

Budi Utomo, koordinator Foreks, meminta DPC PD Jember meniru langkah DPP PD yang menonaktifkan Nazaruddin. "Adanya pernyataan di media massa bahwa perusahaan berada di bawah pengawasan KPK itu mengurangi kredibilitas Demokrat," ungkap Budi.

Karena itu, Foreks meminta DPC PD Jember mengambil sikap. "Kalau tidak direspons, kader bawah akan protes dan tidak percaya lagi. Kalau ketua DPC tidak segera mengambil tindakan tegas, akan muncul letupan," ujarnya.

Eko Purwanto, salah seorang pengurus DPC Partai Demokrat, menjelaskan soal penonaktifan Ayub menjadi domain DPP PD. "Itu bukan kewenangan DPC, tetapi DPP PD. SK DPC juga berasal dari DPP PD," ungkapnya. Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah tersebut kepada DPP.

Sebagaimana diketahui, episentrum kasus suap Sesmenpora Wafid Muharam terkait pembangunan wisma atlet memang berada di Jakarta. Tapi, gelombang kasus itu terasa hingga Jember. Sebab, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jember Ayub Khan tercatat sebagai salah seorang komisaris PT Anak Negeri, rekanan yang mengerjakan pembangunan proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang senilai Rp 191 miliar.