NCBI Usulkan Pelibatan KPK, BIN dan BNPT Dalam Seleksi Kandidat Menteri
jpnn.com, JAKARTA - Pendiri sekaligus Direktur Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam seleksi kandidat menteri.
“Meskipun pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden, tetapi menurut saya, untuk menteri yang akan menjabat, pola validasi menteri melalui stabilo merah KPK dan seleksi bersih diri melalui BIN dan BNPT wajib dipertahankan,” kata Juliaman Saragih kepada wartawan, Selasa (27/8).
Juliaman juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan penyampaian laporan kinerja kementerian per kluster.
Dalam kesempatan itu, Juliaman mengkritik Koalisi Gemuk pada periode ke-2 pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, koalisi gemuk tersebut bakal berpotensi memunculkan perlambatan roda birokrasi dan eksekusi kebijakan.
“Untuk mengelola koalisi gemuk dan menjaga keseimbangan bandul politik parlemen dan vested group terbuka opsi Wakil Menteri,” kata Juliaman.
Menurut Juliaman, ke depan dimungkinkan strategi perampingan, pembelahan dan penajaman fungsi dan tugas kementerian, bahkan penambahan lembaga setingkat Menteri (badan legislasi nasional) termasuk Lembaga Dewan Kepresidenan.(fri/jpnn)
Juliaman Saragih mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu melibatkan KPK, BIN, dan BNPT dalam proses seleksi kandidat menteri.
Redaktur & Reporter : Friederich
- 5 Berita Terpopuler: Info OTT Terkini, Salah Satu Gubernur Diamankan KPK, Ada di Sini
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- Hmm, OTT di Bengkulu Diduga Terkait dengan Pungutan buat Pilkada
- Periksa Cagub Bengkulu Menjelang Masa Tenang, KPK Disebut Terima Orderan
- KPK Gelar OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan