NCBI Usulkan Pelibatan KPK, BIN dan BNPT Dalam Seleksi Kandidat Menteri
jpnn.com, JAKARTA - Pendiri sekaligus Direktur Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam seleksi kandidat menteri.
“Meskipun pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden, tetapi menurut saya, untuk menteri yang akan menjabat, pola validasi menteri melalui stabilo merah KPK dan seleksi bersih diri melalui BIN dan BNPT wajib dipertahankan,” kata Juliaman Saragih kepada wartawan, Selasa (27/8).
Juliaman juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan penyampaian laporan kinerja kementerian per kluster.
Dalam kesempatan itu, Juliaman mengkritik Koalisi Gemuk pada periode ke-2 pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, koalisi gemuk tersebut bakal berpotensi memunculkan perlambatan roda birokrasi dan eksekusi kebijakan.
“Untuk mengelola koalisi gemuk dan menjaga keseimbangan bandul politik parlemen dan vested group terbuka opsi Wakil Menteri,” kata Juliaman.
Menurut Juliaman, ke depan dimungkinkan strategi perampingan, pembelahan dan penajaman fungsi dan tugas kementerian, bahkan penambahan lembaga setingkat Menteri (badan legislasi nasional) termasuk Lembaga Dewan Kepresidenan.(fri/jpnn)
Juliaman Saragih mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu melibatkan KPK, BIN, dan BNPT dalam proses seleksi kandidat menteri.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru dari BKN soal PPPK Tahap 1, Tolong Jangan Diabaikan
- Hasto dan Yasonna Laoly Dicekal ke Luar Negeri
- Sekjen PDIP Sudah Tersangka, Lalu Bagaimana Sikap KPK soal Harun Masiku? Jawabannya Klasik