NCW: Usut Penerima Aliran Dana Otda Sintang

jpnn.com - JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat Nusantara Corruption Watch (LSM NCW) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut sejumlah pihak yang diduga ikut menerima aliran dana otonomi daerah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tahun 2003. NCW menyebutkan oknum anggota DPR RI berinisial SKM diduga ikut menerima aliran dana tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan aktivis LSM NCW, Ibrahim MYH, seperti dilansir dalam siaran pers diterima di Jakarta, Jumat (8/4).

Sebelumnya, puluhan aktivis NCW menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi di Pontianak, Rabu (6/4) lalu. Dalam orasinya saat demonstrasi, mereka menyebut oknum anggota DPR dan bersama sejumlah anggota DPRD setempat, diduga ikut menerima aliran dana otonomi daerah Kabupaten Sintang tahun 2003.

“SKM dan kawan-kawan layak diusut oleh Kejaksaan Agung, karena untuk menciptakan rasa keadilan masyarakat mengingat sampai sekarang baru tiga dari 40 anggota DPRD penerima uang dana otonomi daerah yang divonis bersalah oleh peradilan,” kata Aktivis LSM NCW yang juga koordinator aksi tersebut.

Ibrahim menjelaskan, dugaan korupsi dana otonomi daerah terjadi pada 2003 yang disinyalir merugikan negara sebesar Rp 4,6 miliar sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk itu, dia meminta Kejaksaan Agung untuk turun tangan mengusut SKM dan beberapa anggota DPRD Sintang yang menerima uang kisaran Rp 50 juta, karena Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak kunjung bertindak mengusut mereka.

“Jangan hanya tiga orang yang jadi tumbal skandal korupsi ini dong, karena yang memberi dan menerima suap sama-sama melanggar hukum," katanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 1697 K/Pid.Sus/2008 Perkara Pidana Tipikor dalam tingkat kasasi dalam perkara terdakwa 40 anggota DPRD Sintang periode 1999-2004 termasuk pimpinannya yang menerima pembagian dana untuk kepentingan pemekaran Kabupaten Sintang yang ditandatangi pada 10 Februari 2013.

“Di dalam daftar tersebut tertulis angka nomimal Rp 50 juta dan ditandatangani oleh anggota DPRD Sintang yang bersangkutan," kata Ibrahim.