Negara Barat Ramai-Ramai Kecam Militer Myanmar, Anggota ASEAN Malah Lembek

"Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," tulis Michel, yang mengepalai badan yang mewakili 27 pemimpin nasional Uni Eropa, di akun Twitter-nya.
Terkait perkembangan situasi politik di Myanmar, China berharap semua pihak di Myanmar dapat mengelola perbedaan mereka dengan baik di bawah konstitusi dan kerangka hukum, serta menegakkan stabilitas, setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada jumpa pers harian di Beijing, Senin.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri Singapura mendesak semua pihak untuk menahan diri dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai---sebuah komentar yang juga digaungkan oleh Malaysia dan Indonesia.
Namun, sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya lebih memilih untuk tidak terlibat langsung.
"Itu urusan dalam negeri mereka," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan kepada wartawan ketika ditanya tentang kudeta di Myanmar.
Kamboja dan Filipina membuat komentar serupa.
Penahanan itu terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer setelah pemilu 8 November, saat Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi mencatat kemenangan telak.
Langkah militer Myanmar menyingkirkan pemimpin sipil dan mengambil alih pemerintahan direspons negatif oleh negara-negara Barat
- DMDI Indonesia Jadi Tuan Rumah Majelis Tilawah Al-Qur’an Antarbangsa
- MSIG Bangga jadi Title Partner Pertama 'ASEAN MSIG Serenity Cup'
- Vietnam Mitra Strategis Indonesia di ASEAN, Waka MPR: Kerja Sama Harus Ditingkatkan
- 5 Negara ASEAN Jalin Kerja Sama AEO, Apa Manfaatnya bagi Eksportir dan Importir RI?
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Kunjungi Indonesia, GDCE Kamboja Pelajari Cara Bea Cukai Menerapkan Kesetaraan Gender