Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS
Tunjangan Kinerja Sedot Rp 250 Triliun per Tahun
Minggu, 22 Januari 2012 – 03:36 WIB

Azwar Abubakar. Foto: Dok.JPNN
JAKARTA--Pemerintah pusat dan daerah harus serius melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Diantaranya penghapusan honor-honor fiktif dan efisensi pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus melaksanakan e-procurement agar bisa menghemat anggaran 10 – 12 persen. "Kalau sudah hemat anggaran, otomatis dana pemerintah untuk membayar remunerasi cukup tersedia. Sebab, untuk membayar remunerasi butuh dana yang sangat besar," ucapnya.
"Kalau semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melaksanakan efisiensi (penghapusan honor fiktif dan pengadaan barang/jasa), dana APBN yang bisa dihemat akan sangat besar," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1).
Politisi PAN ini meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemda membentuk Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik (LPSE). Disamping melakukan tender secara elektronik dan secara keseluruhan melaksanakan e-government.
Baca Juga:
JAKARTA--Pemerintah pusat dan daerah harus serius melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Diantaranya penghapusan honor-honor fiktif dan efisensi
BERITA TERKAIT
- Kejagung: Dokumen Hasil Sitaan Penyidik di Kasus Korupsi Minyak Tidak Bocor
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- Info Dirjen Nunuk Bisa Bikin Guru PPPK dan PNS Bergembira
- Polres Inhu Tangkap Pelajar Asal Pekanbaru yang Jadi Bandar Narkoba
- Absen Saat Sidang Praperadilan Hasto, KPK Dianggap Sedang Berniat Buruk
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN