Negara Dituding Ikut Merampas Hak Masyarakat Adat

Selain itu, Walhi juga menemukan sejumlah fakta tentang adanya upaya adu-domba antara masyarakat adat dengan masyarakat tambang di sekitar Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Politik adu-domba yang dilancarkan pengusaha itu sangat biadap karena sering terjadi aksi swepping masyarakat sekitar lokasi tambang terhadap masyarakat adat. Sementara pengusaha setempat berpenampilan seolah-olah tidak tahu-menahu dengan aksi swepping itu," tegasnya.

Karena sudah terjadi penyalahgunaan alat keamanan negara dalam hal ini kepolisian yang berpihak kepada pengusaha, Walhi menyarankan agar posisi Polri dievaluasi mulai dari jajaran tertinggi hingga yang terendah. "Termasuk mengevaluasi kinerja Kapolri," pungkasnya. (fas/jpnn)