Negara Harus Buat Regulasi Tepat agar TKI Aman
Karena itu, sebelum melakukan pembukaan, pemerintah harus memastikan adanya proses migrasi yang aman.
Di dalamnya harus ada perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI ke Timur Tengah.
“Hal itu harus melibatkan stakeholder swasta guna menghadirkan layanan satu pintu yang bersih, bebas calo, dan transparan serta guna menciptakan layanan terbaik bagi penempatan kembali TKI ke Timur Tengah,” kata Ketua Posko Perjuangan TKI (Pospertki) Perwakilan Luar Negeri PDI Perjuangan Saudi Arabia Sharief Rahmat.
Dia menambahkan, program perbaikan, antara lain, meliputi terbentuk dan berjalannya pelayanan terpadu satu pintu, upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta menciptakan pemberdayaan TKI yang produktif dan kompeten. (jos/jpnn)
Sembilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pegiat tenaga kerja Indonesia (TKI) menggelar focus group discussion (FGD)
Redaktur & Reporter : Ragil
- Himsataki Taruh Harapan Besar pada Menteri Perlindungan PMI dan Menaker yang Baru
- Korupsi di Kemenaker, Eks Anak Buah Cak Imin Dituntut Penjara Hampir 5 Tahun
- Banyak Peluang Kerja di Luar Negeri, P3MI-APJATI Diskusi dengan Atase TKI di Binawan Group
- Pengiriman 22 TKI Ilegal Digagalkan Polres Rohil, 11 di Antaranya Warga Rohingya
- Rieke Beberkan Perjuangan Korban TPPO yang Berhasil Dipulangkan ke Indonesia
- Reyna Usman Irit Bicara Setelah Diperiksa KPK