Negara Jangan Hanya Mencintai Sumber Daya Alam Kawasan Timur Indonesia

Oleh: Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina

Negara Jangan Hanya Mencintai Sumber Daya Alam Kawasan Timur Indonesia
Founder Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina. Foto: dok pribadi for JPNN.com

Sebagian besar masih tetap menjadi bagian Kawasan barat, terutama Pulau Jawa. Karena APBN untuk Jawa Barat (Rp121,93 triliun), Jawa Timur (Rp 129,3 triliun) dan Jawa Tengah (Rp111,89 triliun) saja sudah menyamai keseluruhan alokasi untuk 17 provinsi di kawasan timur.

Di satu sisi, kekuatan APBD daerah kawasan timur tidak memiliki kemampuan untuk mendongkrak pembangunan karena APBD yang sangat minim.

Sebagai gambaran, realisasi APBD Provinisi Tahun 2022 di Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara total berjumlah Rp 75,1 triliun. Dalam periode yang sama, realisasi APBD DKI Jakarta mencapai Rp 77,9 triliun. Jadi, APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 jauh lebih besar dari APBD 17 provinsi di kawasan timur.

Dengan kondisi seperti ini, kawasan timur membutuhkan terobosan dan keberpihakan yang kuat untuk melahirkan lompatan-lompatan yang bisa menjadi pengungkit untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pemerintah hanya sebatas slogan dan pidato tanpa langkah konkret. Karena meski mengetahui persis ketimpangan dan ketertinggalan yang ada, tetapi tidak ada keberpihakan yang tampak dalam kebijakan alokasi anggaran negara.

Begitu juga kalau ditinjau dari sisi partisipasi dalam pengelolaan negara di tingkat pusat. Dari ribuan jabatan strategis yang menentukan arah pembangunan negara ini, kader dan figur dari kawasan timur praktis tidak mendapat tempat, sehingga pengembangan kawasan timur selalu menggunakan kacamata kawasan barat, karena semua kebijakan memang ditentukan dengan kacamata seperti itu.

Para pengambil kebijakan di pemerintah pusat dan jabatan politik didominasi mutlak kawasan barat, sehingga tidak heran dalam pengalokasikan anggaran dan beragam kebijakan sangat sulit untuk mengharapkan adanya keberpihakan terhadap kawasan timur.

Situasi ini sangat ironis, karena selama puluhan tahun, kawasan barat merupakan pihak yang sangat menikmati kue pembangunan, sementara kekayaan alam terbesar Indonesia ada di kawasan timur. Kontribusi daerah terhadap PDB dan PDRB yang sangat timpang antara kawasan barat dan timur serta data statistik ekonomi merupakan konfirmasi terhadap ini.

Ketertinggalan dan kemiskinan yang berada di kawasan timur ini berbanding terbalik dengan kekayaan alam baik dari kelautan maupun mineral dan perkebunan. Sehingga munculnya perasaan sebagai objek eksploitasi dan sekadar cadangan bahan kebutuhan kawasan barat tak terhindarkan.

Engelina Pattiasina berharap pemerintahan Presiden Prabowo untuk berhenti omon-omon mengenai Kawasan Timur Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News