Negara Melawan Krisis Ekonomi

5. Penempatan Deposito dana pemerintah APBN, APBD (Provinsi, Kota, Kabupaten)yang belum terpakaike Bank Swasta Nasional yang sudah menggulirkan rasio KUR.

Langkah di atas dirasa dapat lebih efektif dibandingkan langkah pemerintah saat ini yang melakukan stimulasi pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun. Pemulihan ekonomi seharusnya dapat didasarkan pada penguatan ekonomi kerakyatan.

Menurut data dari Dirjen Disdukcapil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, terdapat 1.080.165 Rukun Tetangga (RT)yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota.

Apabila disimulasikan KUR masyarakat dengan bunga rendah secara bergulir oleh perbankan, yang digulirkan pada setiap RT di seluruh Indonesia, dan sebanyak 10 kepala keluarga di setiap RT per tahun. Maka dapat diasumsikan akan muncul 10 juta (10.801.650) kepala keluarga penerima bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Apabila setiap kepala Keluarga mendapat bantuan KUR sebesar 10 juta Rupiah, maka total bantuan KUR yang disalurkan akan berjumlah sekitar 108 triliun Rupiah (Rp 108.516.500.000.000,-).

Jika diasumsikan pemerintah mampu mendorong 500 triliun anggaran perbankan untuk program KUR ini, dan pemerintah menyiapkan jaminan asuransi KUR sebesar 1 persen dari jumlah KUR yakni Rp 50 triliiun. Maka masyarakat yang terselamatkan perekonomiannya dari program KUR ini sebesar 50 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.

Sebaiknya pemerintah saat ini melakukan refocusing kepada program kerakyatan semacam ini. Oleh karena itu, basis ekonomi akan menguat, daya beli masyarakat akan meningkat, dan pada gilirannya akan menguatkan ekonomi di tingkat nasional. Seperti yang diuangkapkan Bung Karno dalam Trisakti-nya, Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Dalam fokusnya mengkordinir bank-bank Nasional BUMN untuk menelurkan program-program KUR ini, Menteri BUMN harus menjadi lokomotif utama untuk dapat menguatkan struktur perekonomian nasional. Sehingga fokus-fokus lain selain pemulihan perekonomian nasional harus dapat dipinggirkan terlebih dahulu.