Negara Menggaji Musuh Politik Jokowi Rp 1 Triliun per Tahun

jpnn.com - JAKARTA- Banyaknya BUMN di Indonesia segendang sepenarian dengan besarnya pengeluaran untuk gaji komisaris dan direksi. Itu masih ditambah dengan anak dan cucu BUMN.

Total, BUMN beserta anak dan cucunya berada di kisaran 800. Jika diasumsikan masing-masing ada tiga direksi dan komisaris, berarti terdapat 4.800 posisi di BUMN dari induk hingga cucu.

"Nah kalau selama setahun 18 bulan ini pergantian komisaris dan direksi baru menyentuh sekitar 400-an orang, maka masih ada sekitar 4.400 orang lama di dalam sana yang bisa jadi merupakan lawan politik atau minimal bukan pendukung Jokowi di Pilpres kemarin," kata Ketua Relawan Jokowi dari Batman Immanuel Ebenezer saat membuka diskusi bertajuk Revolusi Mental dan Bersih-bersih BUMN di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/5).

Diskusi itu juga dihadiri beberapa pembicara seperti Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, Don K Marut (pengawas kebijakan publik dan kerjasama internasional), Emrus Sihombing (pengamat politik), Ray Rangkuti (aktivis dan pengamat politik), dan Agus Pambagio (engamat kebijakan publik).

Dari hitungan kasar itu, Jokowi menggaji “lawan politiknya” Rp 88 miliar per bulan atau Rp 1.056 triliun setahun. Asumsinya, satu orang lama di BUMN mendapat gaji Rp 20 juta per bulan.

"Hitungan itu memang tidak akurat, tapi bisa untuk menjadi gambaran bagi kami bahwa pemilu 2019 nanti logistik dan jaringan ada di tangan lawan-lawan Jokowi," ungkapnya.

Lalu, kenapa 4.400 komisaris dan direksi itu diidentifikasi sebagai lawan politik Jokowi? Menurut Immanuel, mereka bukan rekomendasi partai pendukun maupun kelompok relawan Jokowi.

"Bisa dikatakan, dari 4.400-an nama itu sudah ditempatkan jauh waktu sebelum Jokowi menjadi presiden. Dengan kata lain, mereka adalah orang pilihan pemerintahan sebelum Jokowi," ujarnya.