Negara Menggaji Musuh Politik Jokowi Rp 1 Triliun per Tahun
Dia juga mencontohkan jika orang-orang lama itu mencetak sepuluh ribu kaus. Hasilnya, mereka bisa menghasilkan 44 juta kaus atau 30 persen dari total kebutuhan untuk pemilih yang mencapai 130 juta.
"Jika ada 4.400 orang yang tidak mendukung Jokowi di BUMN, anak dan cucu BUMN, lalu masing-masing orang itu bercerita kepada sepuluh orang tentang hal-hal negatif pemerintahan Jokowi, maka dalam satu tahun hal hal negatif Jokowi tersebar secara masif ke 16.060.000 orang. Atau dalam tiga tahun ke depan propaganda negatif tersebar ke 48 juta orang. Masif, terorganisir, dan sitematis tanpa medsos, koran, atau televisi. Gerilya politik dari mulut ke mulut," bebernya.
Menurutnya, berbagai posisi di BUMN itu boleh dianggap diisi sosok profesional. Kenyataannya, hampir semua BUMN induk hingga cucu selama ini merugi. Di mata Immanuel, hal itu menunjukkan bahwa mereka bukan sosok profesional.
"Pertanyaan kami, apakah Presiden Jokowi tahu hal ini atau tidak? Apa mungkin Jokowi hafal latar belakang 4.400-an orang itu? Kalau Jokowi tidak tahu maka siapa yang memanipulasi informasi ke presiden? Apa tujuannya? Apakah sekadar bekerja, bisnis, atau bertujuan politis untuk pemilu tiga tahun lagi?" tambah dia.
Dia menambahkan, menyusupkan orang ke BUMN atau memanipulasi data sangat mudah. Sebab, Jokowi tidak punya waktu mengeceknya seiring banyaknya pekerjaannya sebagai presiden.
Selaku relawan, dia mengingatkan, sisa waktu pemerintahan Jokowi hingga pemilu berikutnya tinggal tiga tahun empat bulan lagi. Jika Jokowi ingin memastikan pemerintah selama dua periode, melakukan bersih-bersih seluruh BUMN mulai induk sampai cucu dari orang-orang yang menjadi lawan politiknya merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak.
"Jokowi adalah orang baik, bekerja keras, dan membawa perubahan melalui revolusi mental. Tapi, Revolusi Mental itu bisa gagal total jika tidak segera dilakukan revolusi posisi di berbagai tempat dan tingkat, mulai dirjen, sesmen, hingga BUMN berikut anak cucunya," pungkasnya. (jos/jpnn)
JAKARTA- Banyaknya BUMN di Indonesia segendang sepenarian dengan besarnya pengeluaran untuk gaji komisaris dan direksi. Itu masih ditambah dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Keberadaan Satgas Nataru Diyakini Turut Menekan Angka Kecelakaan
- Wamenhub Suntana Pantau Kelancaran Lalu Lintas di Pos Gadog Puncak
- TNI AD Mengerahkan 58 Ribu Prajurit Bantu Polri Mengamankan Nataru
- Libur Natal, TMII Dipadati Lebih dari 12 Ribu Pengunjung
- Juru Dakwah Bakal Disertifikasi, Wantim MUI Memberi Masukan
- Libur Natal, Taman Margasatwa Ragunan Dipadati Lebih dari 35 Ribu Pengunjung