Negara-negara OKI Sepakat Atasi Pengangguran Muda

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 3'd Islamic Conference Labour Minister (lCLM) atau Konferensi Tingkat Menteri Tenaga Kerja OKI ke-3. Konferensi yang digelar di Jakarta sejak Rabu (28/10) ini bakal berakhir hari ini, Jumat (30/10).

Konferensi internasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri. Penyelenggaraan dibuka secara resmi pada Kamis (29/10) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Penyelenggaraan konferensi ICLM OKI yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal OKI, H.E. Mr. Iyad Madani ini dihadiri 35 negara anggota OKI (termasuk Indonesia), 2 negara observer yaitu Rusia dan Thailand serta 1 Subsidiary Bodies OKI. Konferensi Tingkat Menteri Tenaga Kerja OKI dihadiri langsung 15 Menteri Tenaga Kerja Negara-negara OKI.

Untuk konferensi kali ini mengusung tema "Mainstreaming Youth Employment and Occupational Safety and Health (OSH) in OIC Member States" (Pengarustamaan Tenaga Kerja Usia Muda serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Sebagai pendahuluan Konferensi Tingkat Menteri Tenaga Kerja OKI ini diawali dengan Senior Officials Meeting (SOM) yang telah digelar Rabu (28/10) kemarin dengan dibuka secara resmi dan dipimpin Sekjen Kemnaker Abdul Wahab Bangkona. 

Dalam sambutannnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pertemuan OKI di bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan tahun ini sangatlah tepat dan sejalan dengan kondisi ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan. Kondisi krisis global yang dimulai sejak akhir tahun 2008 telah mendorong negara-negara industri untuk merestrukturisasi kembali bentuk kerjasamanya dengan melibatkan negara-negara berkembang dengan GDP yang tinggi.

“Pertemuan OKI di bidang ketenagakerjaan mempunyai arti yang penting dalam mendorong perbaikan ekonomi global yang berimbas pada menurunnya kesempatan kerja di berbagai belahan dunia,” kata JK.

Dalam menyikapi kondisi pertumbuhan ekonomi global yang sedang melambat ini, JK mengatakan Pemerintah telah melakukan beberapa paket kebijakan penting di bidang ekonomi, yang diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang pada akhirnya menciptakan perluasan lapangan kerja. Kebijakan tersebut antara lain: deregulasi peraturan guna mendorong investasi asing di Indonesia, investasi Pemerintah di bidang infrastruktur dan energi, serta memacu perkembangan Usaha Kecil dan Menegah yang menjadi basis usaha ekonomi kerakyatan.