Negara Pinggirkan Masyarakat Adat

PADANG - Sikap dan perlakuan negara terhadap masyarakat hukum adat hingga kini masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan dalam kenyataannya, pemerintah melalui berbagai regulasi yang dilahirkannya cenderung untuk mereduksi kepentingan masyarakat hukum adat dengan dalih untuk kepentingan negara.

Demikian salah satu kesimpulan dan kesepakatan hasil Seminar Kebudayaan Minangkabau yang dibacakan oleh Ketua Pengarah panitia seminar, DR Saafroedin Bahar, dihadapan 563 Wali Nagari (Kepala Desa) se Sumatera Barat, di Premier Basko Hotel, Kota Padang, Senin (13/12) malam.

"Banyak diantara undang-undang, peraturan pemerintah bahkan peraturan daerah secara sepihak telah merugikan masyarakat hukum adat terutama soal kepemilikan dan penguasaan lahan yang oleh nagari merupakan sumber kehidupan dan ekonomi anak nagari," kata Saafroedin.

Terhadap semua produk hukum yang diduga kuat telah melanggar kepentingan masyarakat hukum adat itu, forum seminar juga memberikan rekomendasi agar masalahnya diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. "Gebu Minang, melalui tim khususnya tentu akan memberikan pendampingan advokasi bagi nagari-nagari yang berupaya melakukan uji materiil undang-undang," ujar Saafroedin Bahar.