JPNN.com 
Negara Totaliter
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Kekuatan-kekuatan politik dihimpun dalam sebuah koalisi besar yang mampu menentukan berbagai legislasi, meskipun tidak sesuai dengan aspirasi publik.
Koalisi besar ini memakai hukum untuk memperlemah hukum.
Atas nama kesejahteraan rakyat, atas nama pembangunan, negara melakukan berbagai pelanggaran itu.
Negara melakukannya melalui prosedur demokrasi normal dan tidak melanggar hukum demi mencapai kebaikan warga.
Despotisme baru tidak melanggar hukum, tetapi menggunakan hukum.
Tidak mengkhianati demokrasi, tapi melemahkan demokrasi.
Hakikat demokrasi sebagai jalan menyejahterakan rakyat bisa segera terwujud karena para elite sibuk mengukuhkan kekuasaan.
Individu atau organisasi masyarakat sipil yang mengkritik pemerintah akan mendapatkan citra buruk sebagai ‘’public enemy number one’’.
Despotisme baru bisa melakukan apa saja dengan memakai mekanisme demokrasi formal. Tidak mustahil bentuk despotisme baru akan muncul di Indonesia.
- Waka MPR Dorong Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya
- MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025
- Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan SDM Lewat Pendidikan Konstitusi yang Masif dan Menarik
- Budayakan Kesadaran Berkonstitusi, Plt Sekjen MPR Sebut Pelibatan Mahasiswa Sangat Penting
- Ada Usul Polri di Bawah Kemendagri, Hendardi Singgung Amanat Reformasi
- Siti Fauziah Sampaikan Bukti MPR Telah Jadikan UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup
