Negara Totaliter
Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Despotisme baru mematikan gerakan civil society dengan merangkulnya menjadi bagian dari korporatisme negara.
Jika rayuan itu tidak berhasil maka gerakan civil society diisolasi dan didiskreditkan.
Despotisme baru ‘’bebas’’ dari korupsi karena despotisme itu sendiri adalah sistem yang korup.
Karena despotisme adalah sistem korup, maka korupsi dianggap sebagai bagian inheren dari sistem itu.
Dalam despotisme baru korupsi menjadi praktik umum yang meluas karena tidak ada sistem kontrol yang efektif dari mekanisme trias politica.
Juga tidak ada mekanisme kontrol dari publik melalui media yang kredibel dan independen.
Di kalangan aktivis demokrasi Indonesia, trias politica despotis dipelesetkan menjadi ‘’execu-thieve, legisla-thieve, judica-thieve’’, karena ketiga-tiganya bersama-sama menjadi maling atau garong kekuasaan yang mengorupsi uang rakyat secara berjemaah.
Dalam sistem negara despotis, korupsi dilakukan secara sistemis dan melibatkan elite-elite politik tertinggi, yang mendapat restu langsung maupun tidak langsung dari presiden sebagai pemimpin tertinggi negara dan pemerintahan.
Despotisme baru bisa melakukan apa saja dengan memakai mekanisme demokrasi formal. Tidak mustahil bentuk despotisme baru akan muncul di Indonesia.
- Waka MPR Dorong Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya
- MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025
- Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan SDM Lewat Pendidikan Konstitusi yang Masif dan Menarik
- Budayakan Kesadaran Berkonstitusi, Plt Sekjen MPR Sebut Pelibatan Mahasiswa Sangat Penting
- Ada Usul Polri di Bawah Kemendagri, Hendardi Singgung Amanat Reformasi
- Siti Fauziah Sampaikan Bukti MPR Telah Jadikan UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup