Nego BBM Mentok, Dibawa ke Paripurna

"Pemerintah keberatan dengan kedua opsi yang diajukan Banggar dari hasil rapat internal itu," kata politisi Partai Golkar itu.

Menkeu menyatakan bisa menerima opsi kedua dengan syarat: catatannya sama dengan opsi pertama yakni pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 menggunakan pasal baru yang diusulkan pemerintah.

"Namun, maunya pemerintah itu tidak bisa diterima oleh Banggar DPR," ungkap Melchias.

Karena belum ada kesepakatan, hingga malam tadi berkembang wacana opsi pencabutan pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 akan dibawa ke sidang paripurna, imbuhnya.