Nego dengan Warga, DPR Minta Gatot Tegas

JAKARTA - Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dianggap sebagai pihak yang punya peran penting dalam proses pembebasan lahan, yang hingga kini masih menjadi hambatan penyelesaian pembangunan jalan arteri non tol Medan-Kualanamu sepanjang 14,5 kilometer.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohammad Said meminta Gatot berani bertindak tegas, namun juga tidak merugikan warga yang belum merelakan lahannya. "Pemda harus punya keberanian tapi warga juga jangan dikorbankan," ujar politisi Partai Golkar yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur itu, kepada JPNN di Jakarta, kemarin (14/9).

Muhidin mengatakan, memang bukan persoalan mudah untuk melakukan pembebasan lahan. Dikatakan, kondisi di Indonesia tidak sama dengan di luar negeri. Jika di luar negeri, asalkan lahan digunakan untuk keperluan pembangunan untuk fasilitas publik, negara bisa langsung mengeksekusi.

"Tapi di kita, tetap harus ada proses nego. Tapi, memang juga perlu ketegasan," urainya.