Nelayan Menjerit, Kebutuhan Solar 4.250 Ton per Hari
“Kebijakan ini jelas sama sekali tidak populis. Dengan kuota BBM bersubsidi dalam jumlah yang selama ini masih kurang saja masyarakat nelayan sudah kesusahan, apalagi jika BBM solar dibatasi jumlah dan jadwal pembeliannya. Terus terang, yang paling dirugikan dalam kebijakan ini adalah para nelayan, khususnya nelayan tradisional," ujarnya.
Dikatakan, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tradisional di Tapteng ini mencapai lebih dari 30 persen. Artinya, nelayan merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat Tapteng.
Jika kebutuhan BBM solar mereka yang selama ini terkendala, makin diperparah, tentunya produktivitas merekapun pasti akan semakin menurun. Semakin menurunnya produktifitas mereka, akibat terkendala operasional yang disebabkan sulitnya memperoleh BBM solar, maka tingkat kesejahteraannya pun pasti akan kian terpuruk.
"Oleh karena, kami dari HNSI Tapteng berharap pihak yang berwenang dalam hal ini, tidak terburu-buru menerapkan pembatasan jumlah dan subsidi ini di Tapteng. Kalau boleh, justru kami berharap agar jumlah BBM solar bersubsidi bagi nelayan ditambah kuotanya,” tandasnya. (ab/sam/jpnn)
TAPTENG – Kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan pembatasan jumlah dan jadwal pembelian BBM solar bersubsidi sejak 4 Agustus 2014 lalu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polisi Selidiki Penyebab Mahasiswi Tewas Terjatuh dari Gedung Gymnasium UPI
- Niat Ingin Mengembalikan Handphone, Pedagang Pempek Malah Dimaki Dokter
- Polisi Berlakukan Contraflow di Tol Jagorawi Arah Jakarta
- Tim Gabungan Tutup Tambang Emas Ilegal di Pidie Aceh
- Banjir Rob Kembali Merendam Satu RT di Pluit Jakarta Utara
- Balita Terseret Arus di Surabaya Belum Ditemukan