Nelayan Minta Alur Subsidi BBM Diubah, Begini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dirasakan masyarakat bawah.
Padahal, subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 502 triliun.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyebutkan pemerintah harus mengubah skema subsidi BBM agar tepat sasaran.
"Fiskal Indonesia untuk membayar subsidi sekitar Rp 502 triliun. Kalau anggaran itu digunakan untuk pertanian dan nelayan, bisa berdampak ekonomis yang tinggi bagi masyarakat bawah," kata Dani Setiawan pada diskusi virtual bertajuk Urgensi Subsidi Tepat Sasaran di Tengah Krisis Energi Global, Selasa (15/11).
Selain itu, kata dia, subsidi BBM tidak memenuhi harapan masyarakat bawah.
Survei yang KNTI dilakukan pada 2021 dengan 300 nelayan memetakan penyaluran BBM bersubsidi dengan 5.900-an responden.
Hasilnya 82 persen nelayan kecil tidak memiliki akses untuk BBM bersubsidi.
"Nelayan Indonesia hanya berlayar di wilayah kepualaun bukan di zona ekonomi ekslusif (ZEE) yang sumber daya ikannya jauh lebih kaya. Ditambah mereka harus membeli BBM, solar khususnya, dengan harga Rp 6.800. Sebelum naik Rp 5.150 sekarang Rp 6.000 hingga Rp 7.000," paparnya.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dirasakan masyarakat bawah.
- 5 Strategi Bisnis BNI Menghadapi Tantangan Perekonomian 2025
- Menko Airlangga Ungkap Program Belanja Murah Akhir Tahun Cetak Transaksi Rp 71,5 Triliun
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024
- Ekonom Sebut Dampak PPN 12% Bakal Memukul UMKM
- Aqua Berangkatkan 30 Marbut Masjid Umrah