Nelayan Tak Persoalkan Reklamasi Teluk Jakarta, Asal...

jpnn.com - JAKARTA – Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) tak keberatan kawasan Teluk Jakarta dikembangkan melalui reklamasi. Dengan catatan, mega proyek tersebut tak menggangu kehidupan sosial ekonomi yang sudah ada. 

Ketua Umum WAMTI Agusdin Pulungan mengatakan, selama ini sudah terdapat pranata sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah Teluk Jakarta. Karena itu, pemerintah harus membarengi proyek reklamasi dengan program pemberdayaan masyarakat nelayan yang terkena dampak. 

“Aktivitas ini harus tetap dijaga jika reklamasi dilanjutkan,” kata Agusdin dalam keterangannya, Rabu (12/10).

Ia memaklumi selama ini berbagai kalangan khawatir terhadap berbagai dampak negatif yang muncul dari proyek reklamasi. Tapi, ia juga tak menampik bahwa pembangunan yang sudah berlangsung tak bisa diabaikan begitu saja. 

Direktur Eksekutif National Center for Sustainability Reporting Ali Darwin menambahkan, keterlibatan masyarakat nelayan sangat penting dalam mengukur keberhasilan proyek reklamasi. Untuk itulah, pemerintah dan pengembang harus menyiapkan berbagai program pemberdayaan yang tepat untuk mendukung kehidupan nelayan. 

"Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah pusat maupun provinsi berjanji bakal menyiapkan berbagai program untuk masyarakat nelayan di Jakarta. Salah satunya adalah bantuan kapal dan penyiapan rumah susun yang layak untuk tempat tinggal nelayan," ujar dia.

Lebih lanjut Ali mengatakan, hingga kini belum ada terbaru mengenai jumlah nelayan di Jakarta Utara. Data terakhir yang dipublikasikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam laman www.data.jakarta.go.id adalah jumlah total nelayan di ibu kota yang mencapai 27.753. Itupun merupakan data tahun 2013 yang diperbaharui September tahun lalu.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 17.745 atau 63,9% merupakan nelayan pendatang. Adapun nelayan penetap pemilik dan penetap pekerja masing-masing 3.071 jiwa (11,1%) dan 6.937 jiwa (25%).