Nepotisme di Partai, Upaya Bangun Dinasti Politik

"Dalam konteks jabatan ketua umum partai politik, saya tidak sepenuhnya bisa menerima argumentasi pasal tersebut karena kita juga harus bersikap arif terhadap nilai-nilai moral dan kepatutan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 45, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaan saya, apakah seorang presiden sekaligus jadi ketua umum partai mencerdaskan bangsa atau tidak?," tanya Ahmad Yani.

Demikian juga dengan argumentasi yang menyatakan bahwa keputusan partai menjadikan presiden sekaligus ketua umum partai merupakan urusan internal partainya.

"Itu argumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan peraturan yang ada, Parpol kan juga menerima APBN. Karena itu, dengan sendirinya sangat tidak etis kalau alasan urusan internal lalu pihak eksternal tidak boleh bereaksi," tegas Ahmad Yani. (fas/jpnn)