Neta IPW Berharap Kapolri dan Menpora tak Main-Main dengan COVID-19

"Kembali bersekolah lebih penting ketimbang Piala Menpora. Melihat pandemi Covid-19 masih sangat mencemaskan, sudah saatnya para kepala daerah, baik bupati maupun gubernur yang wilayahnya tempat Piala Menpora, segera melarang even itu," tegas dia lagi.

"Sebab, even itu akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya."

Menurut Neta, akan menjadi aneh jika Kapolri memberi izin di saat Covid-19 masih menyebar dan status bencana nasional belum dicabut pemerintah.

"Padahal, peraturan terbaru dari pemerintah yang dikeluarkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona, justru diperpanjang dan diperluas," tutur dia.

Neta menyebut kalau sebelumnya PPKM hanya di wilayah Jawa dan Bali, sekarang ini diperluas di tiga provinsi yakni Sumut, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

"Dalam pengamatan IPW, kebijakan Kapolri memberikan izin Piala Menpora bukan saja bertentangan dengan instruksi Mendagri, tetapi juga melanggar aturan yang ada yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19," kata dia menambahkan.

Selain itu, juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.

Neta menyatakan, dalam Inpres tersebut Kapolri diperintahkan untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.