Neta IPW Tantang Jokowi Audit Rekening Para Jenderal Polri, Berani?
jpnn.com, JAKARTA - Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat rawan melakukan praktik korupsi karena kewenangannya yang sangat luas.
Untuk membuktikan itu, Neta menantang Presiden Joko Widodo untuk mengaudit isi rekening semua jenderal kepolisian.
"Jadi Undang-undang, kewenangan, dan diskresi yang dimiliki Polri itu sangat luar biasa dan tidak ada yang mampu mengontrol. Akibatnya apa? Mereka sering berbuat seenaknya saja untuk memperkaya diri. Berbagai cara dilakukan, apakah dia bermain dengan kasus, menjadi pelindung oknum-oknum atau orang-orang yang melanggar hukum," kata Neta saat berbincang dengan JPNN.com dalam program Ngobrol Politik (Ngompol), Selasa (25/8).
Neta menilai fenomena itu sudah sangat dalam dan sulit untuk diubah. Neta sendiri yang sudah puluhan tahun memantau dinamika Polri melihat tabiat buruk itu tidak bisa diubah oleh jajaran internal sendiri.
"Perbaikan jajaran kepolisian tidak bisa diharapkan dari internal kepolisian, tidak akan mungkin. Karena Kapolri yang sekarang terbebani atau terselimuti beban masa lalu yang tidak ringan, sehingga diperlukan sikap dari presiden," kata Neta.
Neta menginginkan Presiden Joko Widodo menekan Polri untuk mereformasi besar-besaran di internalnya. Di sisi lain, Polri juga harus mampu menunjukkan integritas dan mau berubah.
"Kalau pimpinan Polri itu tidak berubah, copot lagi ganti yang baru. Kenapa ini menjadi penting? Karena dogma Tribrata. Polri jadi penjaga moral masyarakat. Itu esensinya. Kalau dia sendiri tidak bisa menjaga moralnya, bagaimana dia bisa menjaga moral masyarakat. Bila perlu presiden memerintahkan audit itu semua jenderal polisi. Dari mana kekayaannya," tegas Neta. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Neta S Pane memandang kewenangan yang dimiliki Polri sangat luas sehingga rawan terjadi praktik korupsi sehingga Presiden Jokowi perlu bertindak mengaudit para jenderal.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT