Netralitas Birokrasi Harus Diperjelas

JAKARTA - Dosen Universitas Gajah Mada (UGM), AA GN Ari Dwipayana menegaskan netralitas birokrasi, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri harus diperjelas. Sebab selama ini, konsep netralitas yang digembar-gemborkan ternyata tidak seluruhnya benar.

“Birokrat sendiri bermanuver politik mencari dukungan di luar birokrasi untuk memperoleh posisi,” kata AA GN Ari Dwipayana, dalam diskusi publik, diselenggarakan Fraksi Partai Gerindra, dengan tema “Quo Vadis Birokrasi Indonesia dalam RUU Aparatur Sipil Negara,” di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (27/01).

Dicontohkannya, para PNS di Kalimantan menjadi pimpinan organisasi adat dan agama di daerah masing-masing. “Itu seperti ingin memperlihatkan representasi mereka,” katanya.

Karena itu, Ari mengusulkan agar dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini dibahas Komisi II DPR perlu menegaskan soal fungsi aparatur sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa.